Program KB Terabaikan Setelah Reformasi
Program KB Terabaikan Setelah Reformasi
Program Keluar Berencana (KB) Mandiri Lingkaran Biru yang diluncurkan Presiden Soeharto pada 1987 sempat populer hingga tahun 1990-an. Namun, program tersebut sempat meredup mulai tahun 1997 - 2000-an. Hal ini dikarenakan krisis moneter dan reformasi, yang memengaruhi dalam kebijakan politik dan ekonomi.
Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002 - 2003, tingkat kemandirian ber-KB 88 persen, tetapi meningkat pada tahun 2007 sebesar 91 persen.
"Program KB terabaikan setelah reformasi. Hal ini terkait kebijakan politik yang berimbas di kelembagaan, anggaran, ketersediaan personilnya, dan lainnya," ujar Kepala BKKBN dr. Sugiri Syarief, MPA, dalam peringatan 25 Tahun KB Mandiri LIBI, Rabu (26/9/2012), di Jakarta.
Diakui Sugiri, tidak adanya komitmen politik setelah reformasi, membuat program KB agak terbengkali dan terlupakan. Apalagi ketika petugas lapangan KB banyak diambil untuk jabatan lain (lurah, camat, bupati). Tercatat sebelum reformasi, ada sekitar 35 ribu petugas KB, tetapi saat ini hanya 21 ribu.
Ini mengindikasikan berkurangnya penyalur informasi KB dari pemerintah ke masyarakat.
Untuk itu, BKKBN mengajak bidan dan dokter yang memberikan layanan KB Mandiri turut serta dalam menyukseskan program KB. Selain itu, BKKBN akan mendorong pemakaian alkon baru. Karena saat ini sedang ada penelitian tentang alkon bagi pria.
"Laju Pertambahan Penduduk mencapai 1,49 per tahun dari 2,4 per tahun (tahun 1960-an), padahal target kami LPP 1 persen di tahun 2015," lanjutnya.
Hasil Sensus Penduduk tahun 2010, Indonesia menduduki peringkat ke-4 dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sekitar 237,6 juta jiwa, LPP 1,49 persen per tahun. Diperkirakan di akhir 2012, penduduk Indonesi mencapai 245 juta jiwa. Hasil ini mengindikasikan pertambahan dan pertumbuhan penduduk melebihi proyeksi
Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2002 - 2003, tingkat kemandirian ber-KB 88 persen, tetapi meningkat pada tahun 2007 sebesar 91 persen.
"Program KB terabaikan setelah reformasi. Hal ini terkait kebijakan politik yang berimbas di kelembagaan, anggaran, ketersediaan personilnya, dan lainnya," ujar Kepala BKKBN dr. Sugiri Syarief, MPA, dalam peringatan 25 Tahun KB Mandiri LIBI, Rabu (26/9/2012), di Jakarta.
Diakui Sugiri, tidak adanya komitmen politik setelah reformasi, membuat program KB agak terbengkali dan terlupakan. Apalagi ketika petugas lapangan KB banyak diambil untuk jabatan lain (lurah, camat, bupati). Tercatat sebelum reformasi, ada sekitar 35 ribu petugas KB, tetapi saat ini hanya 21 ribu.
Ini mengindikasikan berkurangnya penyalur informasi KB dari pemerintah ke masyarakat.
Untuk itu, BKKBN mengajak bidan dan dokter yang memberikan layanan KB Mandiri turut serta dalam menyukseskan program KB. Selain itu, BKKBN akan mendorong pemakaian alkon baru. Karena saat ini sedang ada penelitian tentang alkon bagi pria.
"Laju Pertambahan Penduduk mencapai 1,49 per tahun dari 2,4 per tahun (tahun 1960-an), padahal target kami LPP 1 persen di tahun 2015," lanjutnya.
Hasil Sensus Penduduk tahun 2010, Indonesia menduduki peringkat ke-4 dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sekitar 237,6 juta jiwa, LPP 1,49 persen per tahun. Diperkirakan di akhir 2012, penduduk Indonesi mencapai 245 juta jiwa. Hasil ini mengindikasikan pertambahan dan pertumbuhan penduduk melebihi proyeksi
http://www.tribunnews.com/2012/09/27/program-kb-terabaikan-setelah-reformasi
Categories:
Keluarga,
Pemerintahan
0 komentar:
Posting Komentar