Program Prioritas Percepatan Ekonomi Diluncurkan SBY-Boediono
Program Prioritas Percepatan Ekonomi Diluncurkan SBY-Boediono
Ada enam program prioritas percepatan ekonomi yang diluncurkan pemerintahan SBY-Boediono dipertengahan masa jabatannya ini. Keenam program tersebut adalah ketahanan pangan, ketersediaan energi listrik, pengadaan infrastruktur, pengadaan sarana transportasi laut serta udara, pembenahan kebijakan sektor pembiayaan, dan pengembangan usaha kecil menengah. Program tersebut ditetapkan usai rapat kerja pemerintah bidang ekonomi di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/4/2011).
Presiden SBY berharap, enam program yang dilaksanakan sampai 15 tahun ke depan bisa mendorong pergerakan ekonomi daerah yang akan berdampak positif untuk membuka lapangan kerja baru dan sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan.
Soal ketahanan pangan, SBY menjelaskan sektor ini ditempatkan pada posisi teratas karena krisis pangan global sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan iklim sangat berpengaruh pada produksi pangan.“Ini akan menjadi peluang bagi dunia usaha. Persoalan harga seringkali membuat rakyat menjerit, karena itulah kebijakan soal pangan ini harus tepat,” kata SBY di Istana Bogor, Selasa (19/4/2011).
Untuk sektor energi, terutama ketersediaan energi listrik di seluruh wilayah, menurut SBY, perlu dilakukan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan, baik yang bersumber dari panas bumi, batubara, maupun pembangunan kilang minyak baru.
Program pengadaan infrastruktur, diakuinya saat ini masih seringkali tertunda, misalnya untuk pembangunan pelabuhan baru di luar Jawa, proyek jalan tol, maupun penghubung baru. “Masalahnya tentu pada pembebasan lahan, karena itu dibutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Yang terpenting, rakyat jangan sampai dirugikan,” tandas SBY.
Prioritas selanjutnya adalah pengadaan sarana transportasi laut dan udara yang efektif menghubungkan semua pulau. Melalui transportasi yang efektif, maka masyarakat di daerah terpencil dan terluar dapat memenuhi ketersediaan logistik mereka dengan harga terjangkau. “Bila perlu kita lakukan revolusi transportasi, bila tidak maka biaya pengadaan logistik akan terus mahal,” sambung SBY.
Mengenai pembenahan kebijakan di sektor pembiayaan, selama ini pemerintah harus mencari dana dari luar negeri, khususnya untuk membiayai pembangunan, padahal sumber dana di dalam negeri tersedia, namun umumnya masyarakat lebih suka menyimpan uang daripada berinvestasi.
Sedangkan program untuk mendorong UMKM agar terus berkembang, menurut SBY, perlu diperlakukan secara khusus agar UMKM tidak berhadapan dengan pengusaha besar, karena pasti akan kalah bersaing. “Jutaan pelaku UMKM harus didengar suaranya,” tandas SBY.
Presiden SBY berharap, enam program yang dilaksanakan sampai 15 tahun ke depan bisa mendorong pergerakan ekonomi daerah yang akan berdampak positif untuk membuka lapangan kerja baru dan sekaligus mengurangi tingkat kemiskinan.
Soal ketahanan pangan, SBY menjelaskan sektor ini ditempatkan pada posisi teratas karena krisis pangan global sebagai akibat bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan iklim sangat berpengaruh pada produksi pangan.“Ini akan menjadi peluang bagi dunia usaha. Persoalan harga seringkali membuat rakyat menjerit, karena itulah kebijakan soal pangan ini harus tepat,” kata SBY di Istana Bogor, Selasa (19/4/2011).
Untuk sektor energi, terutama ketersediaan energi listrik di seluruh wilayah, menurut SBY, perlu dilakukan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru dan terbarukan, baik yang bersumber dari panas bumi, batubara, maupun pembangunan kilang minyak baru.
Program pengadaan infrastruktur, diakuinya saat ini masih seringkali tertunda, misalnya untuk pembangunan pelabuhan baru di luar Jawa, proyek jalan tol, maupun penghubung baru. “Masalahnya tentu pada pembebasan lahan, karena itu dibutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Yang terpenting, rakyat jangan sampai dirugikan,” tandas SBY.
Prioritas selanjutnya adalah pengadaan sarana transportasi laut dan udara yang efektif menghubungkan semua pulau. Melalui transportasi yang efektif, maka masyarakat di daerah terpencil dan terluar dapat memenuhi ketersediaan logistik mereka dengan harga terjangkau. “Bila perlu kita lakukan revolusi transportasi, bila tidak maka biaya pengadaan logistik akan terus mahal,” sambung SBY.
Mengenai pembenahan kebijakan di sektor pembiayaan, selama ini pemerintah harus mencari dana dari luar negeri, khususnya untuk membiayai pembangunan, padahal sumber dana di dalam negeri tersedia, namun umumnya masyarakat lebih suka menyimpan uang daripada berinvestasi.
Sedangkan program untuk mendorong UMKM agar terus berkembang, menurut SBY, perlu diperlakukan secara khusus agar UMKM tidak berhadapan dengan pengusaha besar, karena pasti akan kalah bersaing. “Jutaan pelaku UMKM harus didengar suaranya,” tandas SBY.
http://apindonesia.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=3486&Itemid=46
0 komentar:
Posting Komentar