Kesenjangan yang Melebar
Kesenjangan yang Melebar
Mumpung belum terlalu terlambat, pemerintah perlu segera mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai lebih dari 6 persen ternyata tidak merata. Orang kaya semakin kaya, sedangkan kelompok miskin semakin tertinggal.
Realitas itu tergambar dari koefisien Gini atau indikator kesenjangan pendapatan yang memburuk. Pada 2011, indeks Gini negara kita mencapai 0,41. Angka tersebut merupakan yang tertinggi, setidaknya sejak 1999. Ini berarti ketimpangan pendapatan semakin lebar. Selama 1999-2010, indeks Gini Indonesia berkisar pada angka 0,32-0,37.
Diperkirakan, 20 persen kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi menguasai hampir setengah pendapatan nasional. Sebaliknya, 40 persen kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hanya mendapat jatah 16,85 persen. Pada awal reformasi, kelompok miskin masih menikmati 21,66 persen pendapatan, sementara penguasaan kelompok teratas baru 40,57 persen.
Memang, dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Filipina, Thailand, atau Cina, Indonesia masih lebih baik. Indeks Gini di empat negara tersebut sudah mendekati 0,5. Namun pemerintah tak bisa meremehkan masalah ini. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berarti apa-apa jika keberhasilan tersebut hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat.
Kita boleh saja bangga akan pertumbuhan yang relatif konsisten di tengah krisis ekonomi dunia. Indonesia bahkan termasuk di antara empat negara yang dianggap paling menarik, bersama Meksiko, Korea Selatan, dan Turki (MIST), menggantikan BRIC (Brasil, Rusia, India, dan Cina). Tapi, tanpa upaya memeratakan pertumbuhan ini secepatnya, ketimpangan tentu akan semakin lebar.
Pemerataan bisa dicapai dengan cara meningkatkan kualitas atau memperluas pertumbuhan. Selama ini sektor yang tumbuh pesat bersifat padat modal, seperti telekomunikasi dan pertambangan. Adapun sektor padat karya justru stagnan. Padahal pengembangan sektor padat karya sangat terbuka, misalnya di perkebunan dan pertanian. Upaya ini pun selaras dengan program pemerintah, misalnya swasembada pangan, termasuk kedelai, serta percepatan pembangunan infrastruktur.
Kita bisa memanfaatkan secara optimal posisi Indonesia yang ditabalkan sebagai salah satu surga investasi asing. Investor asing dan domestik seyogianya digiring menggarap proyek-proyek infrastruktur yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Ratusan proyek infrastruktur yang akan menelan ratusan triliun rupiah ini jelas bakal menyerap jutaan tenaga kerja. Yang perlu dilakukan pemerintah hanyalah membuat program terpadu yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan.
Keterpaduan yang diharapkan menyangkut kebijakan antar-kementerian dan aturan pemerintah pusat-daerah. Ini penting demi menyederhanakan sekaligus memudahkan perizinan, urusan bea masuk, perpajakan, dan masalah pembebasan lahan. Diperlukan juga banyak terobosan untuk menyingkirkan hambatan pembangunan infrastruktur yang menyerap banyak tenaga kerja. Semua ini kunci untuk memeratakan pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan.
Realitas itu tergambar dari koefisien Gini atau indikator kesenjangan pendapatan yang memburuk. Pada 2011, indeks Gini negara kita mencapai 0,41. Angka tersebut merupakan yang tertinggi, setidaknya sejak 1999. Ini berarti ketimpangan pendapatan semakin lebar. Selama 1999-2010, indeks Gini Indonesia berkisar pada angka 0,32-0,37.
Diperkirakan, 20 persen kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi menguasai hampir setengah pendapatan nasional. Sebaliknya, 40 persen kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hanya mendapat jatah 16,85 persen. Pada awal reformasi, kelompok miskin masih menikmati 21,66 persen pendapatan, sementara penguasaan kelompok teratas baru 40,57 persen.
Memang, dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Filipina, Thailand, atau Cina, Indonesia masih lebih baik. Indeks Gini di empat negara tersebut sudah mendekati 0,5. Namun pemerintah tak bisa meremehkan masalah ini. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak berarti apa-apa jika keberhasilan tersebut hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat.
Kita boleh saja bangga akan pertumbuhan yang relatif konsisten di tengah krisis ekonomi dunia. Indonesia bahkan termasuk di antara empat negara yang dianggap paling menarik, bersama Meksiko, Korea Selatan, dan Turki (MIST), menggantikan BRIC (Brasil, Rusia, India, dan Cina). Tapi, tanpa upaya memeratakan pertumbuhan ini secepatnya, ketimpangan tentu akan semakin lebar.
Pemerataan bisa dicapai dengan cara meningkatkan kualitas atau memperluas pertumbuhan. Selama ini sektor yang tumbuh pesat bersifat padat modal, seperti telekomunikasi dan pertambangan. Adapun sektor padat karya justru stagnan. Padahal pengembangan sektor padat karya sangat terbuka, misalnya di perkebunan dan pertanian. Upaya ini pun selaras dengan program pemerintah, misalnya swasembada pangan, termasuk kedelai, serta percepatan pembangunan infrastruktur.
Kita bisa memanfaatkan secara optimal posisi Indonesia yang ditabalkan sebagai salah satu surga investasi asing. Investor asing dan domestik seyogianya digiring menggarap proyek-proyek infrastruktur yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Ratusan proyek infrastruktur yang akan menelan ratusan triliun rupiah ini jelas bakal menyerap jutaan tenaga kerja. Yang perlu dilakukan pemerintah hanyalah membuat program terpadu yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan.
Keterpaduan yang diharapkan menyangkut kebijakan antar-kementerian dan aturan pemerintah pusat-daerah. Ini penting demi menyederhanakan sekaligus memudahkan perizinan, urusan bea masuk, perpajakan, dan masalah pembebasan lahan. Diperlukan juga banyak terobosan untuk menyingkirkan hambatan pembangunan infrastruktur yang menyerap banyak tenaga kerja. Semua ini kunci untuk memeratakan pertumbuhan sekaligus mengurangi kesenjangan.
http://www.tempo.co/read/opiniKT/2012/09/19/1932/Kesenjangan-yang-Melebar
Categories:
Opini,
Sosial Budaya
0 komentar:
Posting Komentar