Repost Blog Menginfokan Informasi

Perbedaan Antara Soeharto dan SBY dalam Mengurus Partai

Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat, Wiranto, mengkritik sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang terlalu larut dalam mengurus Partai Demokrat . Menurut dia, sebagai presiden, SBY seharusnya tak hanya memperhatikan satu partai saja. "Saya sudah sampaikan berulang-ulang dan pada beberapa presiden saya katakan, presiden itu presiden seluruh rakyat. Yang dibina adalah seluruh partai politik, bukan hanya satu partai," kata Wiranto usai meluncurkan program Hanura digital di Gedung Perfilman Umar Ismail, Jakarta Selatan, Senin, 25 Februari 2013.

Menurut Wiranto, sebagai seorang pejabat negara, presiden seharusnya tak lagi mengurus hal teknis tentang partai. Presiden seharusnya meletakkan kepentingan bangsa dari kepentingan kelompok. Hal ini kata Wiranto, sesuai dengan prinsip politik loyalitas pada partai berakhir ketika loyalitas pada negara dimulai.

Meski jabatan presiden adalah jabatan politik, Wiranto mengatakan, tugas seorang presiden tak boleh terganggu dengan tugas partai. Wiranto mencontohkan masa kepemimpinan Soeharto saat menjabat presiden. Menurut Wiranto, selama 3 tahun menjadi ajudan Soeharto, dia tak pernah melihat mantan Ketua Umum Golkar itu terlalu sibuk mengurus Golkar. "Selama 3 tahun tak pernah Pak Harto pakai baju kuning."

Soeharto, kata Wiranto, selalu menghindari kecemburuan partai politik lain. "Presiden itu mengayomi, namanya Presiden Republik Indonesia." Hal sama juga harusnya dilakukan oleh para menteri di kabinet. Menteri, menurut Wiranto, tak boleh lagi terikat hanya dengan satu partai saja, tetapi harus menjadi pemimpin untuk semua partai.

Wiranto meminta, di akhir masa jabatannya, SBY tak hanya sibuk mengurus Demokrat. SBY tak boleh membedakan perlakuan pada satu partai dengan partai lainnya. Jika seorang Presiden sampai lebih memilih mengurus partai, ujar Wiranto , akan ada banyak masalah dan mengganggu stabilitas politik negara.

Akhir-akhir ini, Presiden SBY yang merupakan Ketua Majelis Tinggi Demokrat memang sibuk mengurus partai. Apalagi Ketua Umum partai, Anas Urbaningrum, baru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pusat olahraga terpadu Hambalang, Bogor. SBY bersama anggota majelis tinggi lainnya juga tengah berjuang menaikkan elektabilitas partai yang anjlok hingga di bawah 10 persen. Padahal pada 2009 lalu, Demokrat keluar sebagai pemenang pemilu dengan suara 20,8 persen. 

http://www.kaskus.co.id/thread/515f04e6e374b4860b000001/beda-soeharto-dan-sby-soal-cara-urus-partai/

Foto Bendera Resmi GAM 2013

Jika membaca data Mendagri dari 2004 hingga 2012 Sebanyak 173 kepala daerah di Indonesia, terbelit kasus hukum, khususnya korupsi. Dari jumlah itu sekira 70 persen di antaranya yang telah diputus pengadilan dan sudah harus diberhentikan. Belum lagi banyaknya politisi yanng secara moralitas patut dipertanyakan. Kasus Aceng Fikri adalah sebagian kecil dari puncak gunung es. Sebelumnya anggota dewan dari PKS yang mengundurkan diri setelah ketahuan membuka situs porno ketika sedang rapat. Apakah separah ini moralitas para politisi di negeri ini dan kasus yang paling menggemparkan masih dari partai dakwah PKS yang tertangkap tangan oleh KPK dengan dugaan penyuapan?.

Sementara apa itu intelektual? Dan apa pungsinya dalam masyarakat? Bagi Edward Said seorang Intelektual adalah "pencipta sebuah bahasa yang mengatakan yang benar kepada yang berkuasa." Seorang intelektual mengatakan yang dianggapnya benar, entah sesuai atau tidak dengan pikiran-pikiran penguasa. Dosa paling besar seorang intelektual adalah apabila ia tahu apa yang harus dikatakan tetapi menghindari mengatakannya. Hidup seorang intelektual pada hakekatnya adalah mengenai pengetahuan dan kebebasan. Pertanyaan dasarnya yang diajukan adalah. Bagaimana orang mengatakan kebenaran? kebenaran apa? bagi siapa dan dimana? Karena keterlibatan dengan kebenaran sejatinya tidak menjual diri terhadap siapapun.

Namun yang menjadi masalah adalah ketika seorang intelektual telah melakukan transaksi dengan politik. Di mana kebenaran menjadi bias. Sebagai contoh banyak sekali sekarang yang mengklaim diri melakukan kerja-kerja ilmiah di mana data yang menjadi acuannya adalah data hasil survei. Namun dalam kenyataannya banyak sekali lembaga riset yang keluar dari kaidah-kaidah kejujuran dalam mentransportasi data. Bagaimana tidak sekarang lembaga survei merangkap jadi juru rias para caleg atau partai aksi para lembaga tersebut tidak hanya mengarahkan opini dan menggiring opini agar calon tertentu menang namun dengan begitu dengan sendirinya lembaga tersebut telah menjadi tidak jujur dan menodai kredibilitas lembaga survei. Dimana lembaga yang mengklaim dirinya ilmiah sejatinya memberikan arahan dan bimbingan bagi publik dalam menentukan pilihan. Bagaimanakah moralitas intelektual mereka jika nilai-nilai kejujuran saja mereka abaikan?

Jika membaca buku karya Paul Jhonson seorang jurnalis dan sejarawan kristen dalam bukunya Intellectual yang terbit pertama kali pada 1988 buki ini mengupas sisi gelap kehidupan para intelektual dunia yang pemikiranya diikuti, dianut bahkan dipuja oleh banyak manusia. Nama yang tertera dalam buku intelektual hampir seluruhnya adalah nama-nama besar yang menggubah, atau setidaknya mewarnai sejarah baik dalam kategori sosial, intelektual dan filsafat. Ada Rousseau, Karl Marx, Tolstoy, Ernes Hemingway, Bertran Rusell, Sartre dll.

Jika menjelajahi dunia intelektual kita akan mudah menemukan nama di atas, bahkan seolah-olah nama-nama di atas mengepung pemikiran dunia. Tapi sayangnya ternyata dibalik kebesaran nama para intelektual besar tersebut tersimpan perilaku-perilaku yang menyimpang. Perilaku menyimpang para pemikir besar tersebut diungkap oleh Paul Jhonson. Paul Jhonson menempatkan nama Jean Jacques Rousseau pada urutan pertama. Kita ketahu bahwa Rousseau menjadi nama besar yang mempengaruhi semua pemikiran moderen bahkan nama Rousseau tidak bisa lepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya teori-teori kenegaraan banyak terlahir dari pemikiranya, misalnya teori perwakilan politik yang saat ini menjadi model negara di seluruh dunia, bisa dilacak dari pemikiran Rousseau dalam bukunya, Du Contract Sociale.

Tapi siapa sangka, Rousseau adalah laki-laki gila dalam definisi yang sebenarnya menurut Paul Jhonson. Ia laki-laki yang begitu mencintai dirinya, lebih dari apapun. Bahkan saking cintanya pada diri sendiri ia bahkan membuang semua anak-anaknya ke faundling home sebutan untuk rumah penampungan untuk anak-anak yang tidak diketahui orangtuanya. Kemudian Jhonson mengupas Bertran Rusell membaca kisah Rusell seperti membaca kisah tentang Amerika sendiri sebuah karakter yang selalu tampil bijak dalam segala hal namun juga arogan dan penuh skandal. Ia tumbuh sebagai seorang yatim piatu dan besar sebagai seorang penulis berlian yang tak mengakui Tuhan. Salah satu karyanya yang penomenal ialah Why I am Not a Christian.

Jean Paul Sarte juga tak jauh beda dengan Rusell. Seorang filusuf profesional dan buku-bukunya terjual lebih dari dua juta copies hanya di Prancis saja. Tapi juga ia sangat tergila-gila pada whisky, jazz, perempuan dan pertunjukan cabaret. Lalu kira-kira apa yang sedang dipikirkan ketika melahirkan kredo terkenal cegito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada.

Selain nama-nama di atas, masih ada banyak lagi nama besar dalam dunia intelektual yang dikupas tuntas oleh Paul Jhonson. Intellectual, adalah sebuah buku yang membuat kita berpikir ulang tentang arti intelektual modern.

Dari gambaran prilaku di atas kita patut mempertanyakan jika saja para intelektual dunia masih menyisakan prilaku moral yang tidak bisa diterima akal sehat, bagaimanakah dengan para intelektual di negri kita dan sejauhmana intelektual bisa melakukan perselingkuhan dengan politik. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa sebuah institusi yang baik saja, belum tentu mencetak orang-orang baik. Orang-orang yang bermoral buruk tentu saja tidak akan memimpin manusia ke tempat yang lebih baik. Betapapun hebat pemikiranya, betapapun kuat rasionalitasnya. Sebab selain memiliki potensi berpikir yang besar, manusia adalah mahluk yang juga mengalami evolusi prilaku dengan cara keteladanan. Kalau kita sepakati 2014 sebagai The Year of the Judgement tahun berakhirnya mimpi buruk bagi rakyat Indonesia yang bagi elite politik yang hanya mengumbar janji yang tidak bisa menjaga amanah, termasuk menjadi hakim untuk menghukumi parpol dan dan elitnya yang telah melakukan dosa-dosa politik dan menimbulkan keruksakan di muka bumi. Tugas para Intelektual, pemuka agama dan lain-lain untuk melakukan "hisab politik" dan menyampaikan Kebenaran.


Ayipudin
Peneliti di Institute for Research Education, Culture & Information (IECI)
Pengurus Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP Hima Persis)

http://suar.okezone.com/read/2013/02/07/58/758067/menyoal-moralitas-politisi-vs-intelektual

SBY Menguasai Penuh Partai Demokrat

Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saleh Partaonan Daulay menilai, pengambilalihan kewenangan teknis ketua umum Partai Demokrat oleh ketua majelis tinggi partai tidak menambahi atau mengurangi kewenangan Anas Urbaningrum.

Saleh menegaskan, selama ini kewenangan dan kekuasaan tertinggi PD juga tidak berada di tangan Anas. Faktanya, semua kebijakan strategis partai selama ini juga berada di tangan Ketua Majelis Tinggi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Tidak ada sesuatu yang baru dalam keputusan itu. Keputusan itu diambil dan dipublikasikan justru hanya untuk menunjukkan kepada publik bahwa SBY adalah penguasa penuh PD. Selama ini mungkin orang menduga ketua umum-nya yang berkuasa, padahal tidak," ujar alumnus Colorado State University, AS kepada Republika Online, Sabtu (9/2).

Bangunan struktur Partai Demokrat, tutur Saleh, dari awal memang sudah didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan bagi SBY untuk memiliki kewenangan penuh.

''Lihat saja, ada tiga jabatan strategis yang dimiliki SBY yaitu Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, dan Ketua Majelis Tinggi Partai. Selain itu, posisi-posisi strategis lainnya ditempati oleh orang-orang dalam 'lingkaran SBY', " papar Saleh.

Di posisi Sekjen, kata dia, ada Edhie Baskoro. Bendahara umum ada Sartono Hutomo, dan direktur eksekutif ada Totok Riyanto. "Mereka ini dikenal sebagai kerabat dan orang-orang dekat SBY."

Menurut Saleh, dengan komposisi seperti itu, posisi Anas itu memang sudah lemah sejak awal. Karena itu, kata dia, jangan heran bila keputusan yang diambil Jumat (8/2) malam akan diterima oleh semua kader Demokrat.

Kalaupun ada yang menyesalkan dan tidak setuju, lanjut Saleh, mungkin hanya disimpan di dalam hati. Apalagi, kata dia, keputusan tadi malam juga diiringi dengan ancaman untuk menindak tegas siapa pun yang tidak setuju.

"Dalam pertemuan tadi malam, saya kira Anas tidak bisa berbicara apa-apa. Kalaupun dia menolak, pasti akan terpental. Andaikata ada voting, Anas mungkin hanya dapat satu suara".

Saleh berpendapat sikap Anas yang menerima keputusan itu dengan legowo perlu diapresiasi. Sikap diam tanpa perlawanan yang ditunjukkan Anas, kata Saleh, menunjukkan bahwa dia sadar atas posisi marginalnya.

''Keputusan itu sendiri sebetulnya baik untuk Anas. Setidaknya, seperti kata SBY, agar dia fokus menuntaskan persoalan hukum yang dikaitkan kepadanya.''

http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/02/09/mhy84p-saleh-sby-adalah-penguasa-penuh-partai-demokrat

Kabinet SBY yang Kurang Kreatif

DI luar penilaian yang relatif tentang sukses tidaknya program pemerintah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dalam memberantas korupsi, kekerasan massa dan penanganan masalah Indonesia Timur, mungkin bukan hanya rakyat awam negeri ini tapi juga dunia internasional memberikan penilaian positif akan apa yang telah dicapai pemerintahan SBY di satu setengah periodenya saat ini.

Yang utama adalah stabilitas politik, sosial dan ekonomi yang memang belum ideal atau sempurna –masih memunculkan berbagai masalah dan drama yang secara umum dianggap lumrah dalam kehidupan bernegara di mana saja—dimana kita mesti jujur mengakui ada ruang-ruang terbuka bagi semua insan di negeri ini mengaktualisasikan dirinya secara penuh. Sebuah keadaan yang tidak pernah kita alami sebelumnya dengan berbagai alasan.

Aktualisasi diri manusia adalah hal dan hak dasar, yang pemenuhan kondisi-kondisinya adalah kewajiban mutlak pemerintah untuk menyelenggarakannya. Pada beberapa tahun belakangan, kondisi-kondisi –walau sekali lagi belum ideal, setidaknya menurut pandangan/teori tertentu—tersebut sudah muncul, baik dalam bentuk kecambah (permulaan) hingga pada tingkat kematangan tertentu. Yang penting, setiap anak bangsa masa kini mengalami hambatan tersedikit dalam sejarah negeri ini untuk berekspresi, berkarya atau menjadi apa yang mereka secara pribadi inginkan.

Itu hal penting bukan hanya dalam proses kita bernegara, berbangsa dan juga berbudaya. Kondisi yang sayangnya masih belum dimanfaatkan secara optimal oleh beberapa bagian dari bangsa itu sendiri. Dalam olahraga misalnya. Ketika campur tangan kuat pemerintah tanpa harus mengganggu independensi olahraga, ketika swasta memiliki komitmen dukungan sehingga fasilitas dan penghargaan berhambur untuk prestasi, olahraga itu sendiri masih melempem. Bahkan di sepakbola terjadi involusi (pembusukan ke dalam) yang seperti labirin tak berujung.

Semua itu, harus diapresiasi dengan jujur, dianalisis secara proporsional dan komprehensif, merupakan prestasi bagi pemerintahan. Berbagai kepala pemerintahan mendatangi negeri ini untuk memberikan apresiasi dan menyatakan minat besar menjalin hubungan lebih dan luas di bidang-bidang utama: ekonomi, keamanan, politik, dan juga kebudayaan.

Sebegitu hebatkah Indonesia? Hebatnya SBY dan kabinetnya? Ada sebuah perhitungan lain yang harus juga kita ungkapkan, dengan jujur dan proporsional.

Politik Konservatif

Banyak kritik –yang sungguh obyektif—kita dengar bagaimana misalnya, sumberdaya alam dan kultural negeri ini yang luar biasa –yang mencengangkan dunia sejak lebih satu milenium lalu—ternyata bukan saja tidak berhasil dieksplorasi secara maksimal, tapi bahkan dieksploatasi habis-habisan. Dalam beberapa kasus malah kita serahkan bulat-bulat, pada kepentingan ekonomi, politik dan kebudayaan asing. Maka kekayaan yang luar biasa itu bukan hanya tidak bisa kita nikmati secara wajar, tapi bahkan digerogoti, dilucuti, dicuri tidak dengan diam-diam, tapi persis di depan mata kita, di hadapan regulasi yang justru wakil-wakil rakyat yang kita percaya dan fasilitasi untuk berbuat sebaliknya.

Banyak pula kritik obyektif lainnya yang memperlihatkan dengan jernih dan adekuat bagaimana pemerintahan sekarang lemah bahkan terkategori gagal terutama dalam memahami realitas sosial dan kultural rakyat/bangsanya, terutama di kalangan jelata dan mayoritas anak bangsa yang berada di Timur negeri ini. Mereka seperti menjadi pengecualian dalam pengembangan hidup bersama. Mereka tak lebih dari korban dengan pembangunan yang dikuasai pemodal, penguasa dan elit di bagian Barat, yang hanya mendapatkan remah-remah hasil pembangunan dimana setengahnya diperas dari mereka (jelata dan Indonesia Timur)

Kritik-kritik itu bukan saja menunjukkan kekeliruan tapi juga bahaya yang sangat mengancam perikehidupan ahli waris kita di masa depan. Lebih dari itu, semua pencapaian prestasional di atas akan menjadi kosong atau sia-sia (artifisial) jika sesungguhnya kita meninggalkan sumberdaya yang kosong terkuras dan sebuah bom waktu kekerasan (hukum, sosial, adat, politik, ekonomi, dan sebagainya) bagi anak cucu kita.

Ancaman-ancaman itu menunjukkan fakta: sukses di atas sebenarnya dibangun oleh teori dan praktik yang sangat konservatif. Negeri sebesar dan sekaya ini, dengan pendekatan seperti itu saja, sudah berhasil menciptakan keadaan dan pertumbuhan yang –konon—mengagumkan dunia. Dan fakta berikut lebih menggiriskan, dengan pembiaran bahkan pemberian fasilitas pada para perampok asing, penempatan rakyat banyak sebagai korban –sebagai akibat praktik sistemik politik, hukum dan ekonomi kita—ternyata masih juga menghasilkan pertumbuhan seperti di atas. Apa yang terjadi bila pemerintahan SBY sedikit lebih kreatif dan progresif?

Kebijakan BBM Nonsense

Pertanyaan di atas susah dijawab, bahkan dibayangkan jawabannya. Karena kita kesulitan tolok ukur dan tanda-tanda yang memungkinkan kita mendapatkan jawaban positif seperti kita inginkan. Sebuah contoh: usaha atau kebijakan kabinet SBY dalam membatasi pemakaian BBM bersubsidi. Lima hal membuat usaha/kebijakan itu nonsense dan justru membuktikan konstatasi yang tersebut di paragraf akhir di atas.

Pertama, jelas, jutaan pemilik mobil 1400-an cc (yang menurut Menteri ESDM akan digolongan 1.500 cc dan terkena dampak kebijakan baru di atas) akan memarkir atau menjual mobilnya, karena harus mengeluarkan lebih dari dua kali lipat biaya hanya untuk bahan bakarnya. Mereka akan menjadi cendol dengan kuah keringat asin, asam, bau, berjejalan di moda-moda transportasi publik yang perbaikan komprehensifnya kini tinggal mimpi di ibu kota (dan akan disusul oleh kota-kota besar lainnya).

Kedua, bila sepertiga saja pemilik mobil di Jakarta mengganti moda transportasinya dengan membeli sepeda motor yang begitu mudah dan murah, dapatkah terbayang bencana di waktu dekat ini? Jumlah motor di ibu kota yang telah mencapai 8,5 juta (plus 700-an ribu tiap tahunnya) akan membuat penduduk ibu kota, mulai dari orok yang menangis keluar dari rahim hingga nenek menjelang hayatnya—terhitung punya satu motor. Dan kebodohan pemerintah malah terus merayakan kesuksesan dari ukuran penjualan otomotif di dunia seperti itu.

Ketiga, pergeseran dari premium ke pertamax sudah banyak ditengarai akan menguntungkan pengusaha asing. Tapi staf di Kementerian ESDM bilang ia tidak kuatir, karena pengusaha asing impor, begitupun Pertamina. Namun adekuatkah argumentasi itu jika dalam praktik ternyata rakyat pemilik mobil bergegas menyerahkan keuntungan terbesar pada pengusaha asing, ketimbang BUMN Pertamina? Kenapa hal ini dianggap lumrah dan tidak kuatir, dan menyerah pada adagium-adagium (kapitalisme) pasar bebas? Tak heran banyak sinyalemen, kebijakan ESDM ini sebenarnya kemenangan lobi pengusaha/penguasa asing, mereka yang terus bertahan walau 2-3 tahun sudah merugi dari SPBU-SPBU yang dibangunnya.

Keempat, kenapa untuk penghematan anggaran harus rakyat menjadi korban dengan dihilangkan haknya untuk menggunakan premium? Dan secara koersif dipaksa untuk memberi keuntungan pada pemodal asing? Kemana sebenarnya pemerintah berpihak? Menggunakan bahan bakar jenis apa pun adalah hak yang tidak dapat diprepresi dengan kebijakan, tapi harus dengan kesadaran, seperti peralihan minyak tanah ke gas. Kalau premium menguras subsidi, kenapa bukan subsidi premium itu saja dikurangi dengan menaikkan harganya, Rp 500, Rp 1.000 bahkan Rp 2.500 pun bila rasional mengapa tidak? Yang penting negara wajib menjaga hak rakyat itu dan tidak menjadi komprador dari kepentingan asing.

Akhirnya kelima, semua itu memperlihatkan dengan jelas, bagaimana situasi sulit negeri ini –yang mungkin menjadi dampak dari peristiwa internasional—tidak dapat diatasi secara kreatif, tangguh dan progresif oleh Kabinet SBY. Mereka begitu konservatifnya, mengandalkan cara berpikir teoritis buku-buku teks dan menuruti advis-advis dari asisten atau murid penulis-penulis buku yang tidak lain adalah agen kepentingan pengusaha/penguasa di negerinya.

Ayolah kabinet, berpihaklah para rakyat, bukan sebaliknya. Kreatif dan tough-lah dalam menjalankan terobosan-terobosannya. Apa Anda semua tidak membaca tentang Presiden Argentina, China, Chili, Rusia, Venezuela, yang telah memberi contoh pada dunia, pada sejarah, dan pada anak cucu mereka tentang kekuatan kabinet itu? Jangan kuatir, rakyat tidak terlalu bodoh untuk membaca niat baik dan kemudian mendukungnya.

Radhar Panca Dahana, Budayawan, Sastrawan dan Pekerja Teater.

http://www.metrotvnews.com/front/kolom/2013/02/07/302/Inkreativitas-Kabinet-SBY/metrokolom

Korupsi Politisi Picu Peningkatan Angka Golput

Sejumlah politisi terjerat kasus korupsi. Sebut saja politisi Partai Demokrat yaitu M Nazaruddin, Angelina Sondakh, dan Hartati Murdaya. Dari Golkar, ada Zulkarnaen Djabar yang tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan Al Quran. Terakhir, mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq yang menjadi tersangka kasus dugaan suap impor daging sapir. Perilaku korup para politisi dikhawatirkan membuat publik malas menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014 dan memilih menjadi golongan putih alias golput.

Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi memprediksi, "arisan kasus" partai politik itu akan menambah jumlah golput. "Kalau sudah seperti itu, saya khawatir barisan panjang golput akan semakin panjang di 2014," ujar Burhan, di Jakarta, Rabu (6/2/2013).

Ia mengungkapkan, pemilih selalu mengevaluasi parpol yang akan menjadi pilihannya. Dengan adanya politisi bermasalah, akan berimbas pada persepsi politik terhadap partai politik.

"Ini profil pemilih yang baru, suka pindah ke lain hati, dan pemilih yang gampang protes. Evaluasi partai yang mulanya dianggap positif, tapi ketika PKS dan Demokrat dianggap negatif, mereka merasa partai lain bukan berarti positif. Partai lain dianggap juga kena masalah yang kurang lebih sama," terangnya.

Sementara itu, hasil survei sejumlah lembaga juga menunjukkan adanya penurunan terhadap angka elektabilitas partai politik. Tak ada yang melebihi 20 persen. Kasus hukum yang menjerat politisi suatu partai tidak berdampak meningkatkan elektabilitas partai lain.

"Data survei nasional, elektabilitas Golkar dan PDI-P enggak sampai 20 persen. Meski tertinggi, elektabilitas tidak besar. Partai lain juga tidak mendapat keuntungan. Yang bertambah, ya mereka yang belum memutuskan pilihan dan golput," jelas Burhan.

Dalam survei yang dikeluarkan Pusat Data Bersatu (PDB), kemarin, elektabilitas Partai Golkar dan PDI Perjuangan meraih posisi teratas dalam Pemilu 2014. Keduanya mendapat angka persentase seimbang yakni 14 persen. Sementara, posisi ketiga ditempati oleh Partai Demokrat dengan persentase 9,9 persen. Kemudian, di bawah Demokrat, ditempati oleh Partai Gerindra yakni sebesar 8,7 persen, disusul PKB sebesar 6,7 persen, dan Partai NasDem 5,5 persen. Di bawah NasDem muncul Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 4,5 persen, dan PPP sebesar 3,4 persen.

Dari sepuluh partai politik yang dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2014, elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera dan Hanura menempati posisi terendah. PKS sebesar 2,9 persen dan Hanura 0,5 persen.

Menurut Burhan, parpol harus berjuang mengembalikan kepercayaan masyarakat. "Mereka menunggu komitmen dari partai yang ada untuk lepas dari arisan nasib masalah korupsi," katanya.

Tumbangnya Partai-Partai Politik

Terima kasih pada KPK dan media massa selama beberapa tahun belakangan publik melihat satu bentuk paradoks demokrasi, yaitu rangkaian yang tak habis-habisnya skandal korupsi melibatkan anggota partai-partai. Investigasi membutktikan bahwa korupsi ini tidak mungkin tidak diketahui pengurus partai.

Satu fenomena lain juga terungkap dari investigasi adalah bahwa di dalam lembaga DPR sudah tercipta semacam korupsi yang terinstitusionalisasi. Artinya, keterlibatan anggota mudah terdeteksi. Investigasi majalah Tempo bahkan dapat menunjukkan tempat-tempat, modus, dan jumlah presentasi yang biasa diminta.

Bagi golongan terpelajar dan profesional, para politisi memberikan kemarahan tambahan. Pidato dan omongan mereka yang sering banal, seakan memberikan mimpi buruk pada rasionalitas yang dibutuhkan bagi kemajuan peradaban. Apalagi pidato-pidato itu diucapkan dengan penuh gaya di muka kamera. Para pengguna media sosial menumpahkan kekesalan dan kemarahannya dengan berbagai ungkapan cercaan, melecehkan, dan bulan-bulanan lelucon tentang para politisi. 

Jika kita perhatikan maka akan ditemukan dua dunia media yang kontras. Hal ini sungguh menarik seakan masing-masing berada di dunia yang berbeda: satu dunia dimana politisi bergaya di kamera, sedangkan di dunia maya mereka dibuat seperti orang bodoh yang menyebalkan. Namun sesungguhnya cermin yang menjembatani kedua dunia ini bisa dilihat dari hasil berbagai polling yang menunjukkan jatuhnya kredibilitas partai-partai.

Tahun depan Indonesia akan menyelengarakan pemilu keempat setelah reformasi 1998. Apakah rangkaian kekecewaan dan kemarahan banyak anggota masyarakat akan membuat mereka enggan memilih? Sungguh menggoda untuk memperkirakan berapa banyak rakyat yang akan datang ke kotak pemilihan. Adakah yang bisa mereka harapkan dari pesta demokrasi yang amat mahal biayanya dan harus membuang satu hari dari setahun untuk para politisi? 

Menjelang pemilu 2009, penulis mengunjungi beberapa wilayah di Indonesia untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang Pemilu. Pada saat itu sudah meluas rasa kekecewaan terhadap para politisi. Namun pada saat itu masih terasa adanya harapan dan keinginan mewujudkan tanggungjawab sebagai warga negara. Mereka merasa harus pergi memilih karena pemimpin ada dengan cara mereka memilih. Sekarang setelah empat tahun skandal menunjukkan banyak politisi merampok dana publik, tidakkah gambaran “pemimpin” telah menjadi sesuatu yang absurd? 

Menurut perkiraan penulis, jika tidak terjadi sesuatu yang istimewa, presentase rakyat yang akan memilih akan sangat jatuh paling tidak dua puluh persen. Artinya jumlah pemilih bisa di bawah 50 persen. Siapakah mereka yang masih memunyai kecenderungan memilih. Pertama, pemilih yang mempunyai ikatan sosial dan emosional dengan partai tertentu. Kedua, hasil mobilisasi jaringan sosial. Ketiga, politik uang meskipun jumlahnya tidak besar. Keempat, pemilih pemula yang ingin mencoba identitas barunya. Namun golongan yang ini tergantung pada media sosialisasi yang tersedia. Kelima, golongan yang saya terminologikan –namun berdasarkan penjelasan seorang ahli ilmu politik dari AS – “desperately undemocratic citizens” yang memilih berdasarkan pertimbangan pragmatis.

Apakah masih ada jalan bagi partai untuk menjaring suara? Selama bertahun-tahun partai dan politisi mengandalkan media pencitraan. Maka muncul pulalah perusahaan konsultan yang pekerjaannya memoles dan menggiring citra pada kandidat tertentu. Pemilu menjadi bisnis yang mahal karena mengandalkan jangkauan (coverage) dan juga karena konstruksi pikiran yang salah tentang efektifitas konsultan-konsultan ini, mengikuti apa ang dijelaskan sebagai prinsip bangunan kebodohan oleh Bextel (Encyclopaedia of Stupidity, 2003). Namun media yang digunakan untuk pencitraan semakin rontok kegunaannya. Skandal lebih menguasai penilaian rakyat. Cara-cara lama membangun pencitraan tidak bisa melawan ini.

Politisi juga tidak akan berhasil menjual ide-ide kerakyatan karena selama ini sudah sangat gagal dibuktikan. Di waktu yang lalu partai ramai-ramai membuat semacam buku putih yang berisi semacam daftar program-program dengan tujuan yang besar-besar. Jika benar-benar dibaca akan kelihatan bahwa apa yang ditulis tidak punya dasar institusional dan organisasional yang jelas. Semua dikatakan seakan di ruang hampa. Dan memang terbukti bahwa institusi dan organisasi publik kita semakin kacau.

Model-model mobilisasi yang dilakukan partai-partai sampai saat ini terlihat sungguh tidak inovatif. Bagi banyak orang, partai menjadi tempat bagi para petualang, orang yang berharap mendapat keuntungan materi dan tempat beraktifitas dan memberikan sarang (nest) untuk mendapat identitas para setengah pengangguran. Citra partai menjadi lebih buruk lagi dengan tindakan putus asanya memanggil para selebritas untuk menjaring suara. 

Tidak diperlukan pendidikan yang tinggi untuk memahami bahwa pekerjaan sebagai wakil rakyat itu membutuhkan pengalaman, kecerdasan dan kematangan. Jikapun ada yang berusaha beragumen bahwa artispun sanggup, kemungkinan argumennya dikacaukan antara konstruksi realitas politik dengan yang substansi. 

Bagaimana caranya partai menyelamatkan diri untuk mendapatkan pemilih? Apa yang bisa dilakukan dalam waktu satu tahun? Pengalaman di waktu lalu, partai mendapat suara karena pencitraan atau kerja nyata lapangan. Namun yang pertama tidak begitu efektif lagi. Sedangkan yang kedua, hanya beberapa partai yang mempunyai basis sosial di tingkat masyarakat. Mungkin hanya dua partai yang memiliki organisasi di tingkat akar rumput yang bergerak bukan semata karena mobilisasi. Bagi partai yang lain, waktu tidak memungkinkan lagi membangun strategi ini – selain juga tidak mau dan mampu. 

Jalan yang masih tersedia adalah memilih calon yang memiliki track record baik yang bisa dibuktikan. Partai harus menggunakan para calon legislatif seperti sebagai signal bahwa sedang terjadi pembaharuan dalam partai. Calon-calon dipromosikan akan menjalankan tugas wakil rakyatnya dengan baik. Namun strategi ini pasti akan mendapatkan tantangan kuat dari elemen internal yang terbiasa hidup dari berbagai upeti dan dana publik. 

Meuthia Ganie-Rochman, sosiolog organisasi dan mengajar di Universitas Indonesia.

http://www.metrotvnews.com/front/kolom/2013/02/04/301/Hancurnya-Partai-partai/metrokolom

Elektabilitas Partai Demokrat Tetap Hancur

Konsolidasi internal yang tengah dilakukan Partai Demokrat melalui pencopotan sejumlah pengurus di Dewan Pimpinan Pusat diyakini tak banyak membantu tingkat elektabilitas partai ini di pemilu 2014 mendatang. Elektabilitas Partai Demokrat tetap hancur karena sejumlah politikusnya terjerat persoalan korupsi.

Peneliti dari Lembaga Survei Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan, bersih-bersih di Partai Demokrat mutlak harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Burhanuddin mengatakan, Partai Demokrat juga sangat bergantung kinerja pemerintah untuk menaikkan elektabilitasnya. "Demokrat juga tergantung kinerja kabinet SBY," kata Burhanuddin di Jakarta, Minggu (16/12/2012).

Namun, Burhanuddin menilai, konsolidasi dan kinerja pemerintah tetap tak mampu mengembalikan elektabilitas yang hancur karena kasus korupsi politikus Partai Demokrat. "Isu korupsi tersebut sudah menghancurkan citra partai, sementara Partai Demokrat di 2009 salah satunya karena kemampuan mereka menjual isu bersih dari korupsi," katanya.

http://nasional.kompas.com/read/2012/12/17/00102815/Elektabilitas.Partai.Demokrat.Tetap.Hancur?utm_source=WP&utm_medium=Ktpidx&utm_campaign=Dinamika%20Di%20Partai%20Demokrat

Suara Demokrat Kemungkinan Turun 2014

Partai Demokrat diperkirakan akan mengalami penurunan perolehan suara pada pemilihan umum 2014 mendatang. Hal itu akibat dari banyaknya persoalan yang mendera partai berlambang bintang mercy ini.

Belakangan, salah satu kader Demokrat Andi Mallarangeng ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Sport Center Hambalang.

"Soal Partai Demokrat akan mengalami penurunan perolehan suara itu pasti," kata peneliti Institute Survei Indonesia (Insis) Mochtar W Oetomo dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (9/12/2012).

Namun, lanjutnya, penurunan perolehan suara Partai Demokrat tidak membuat partai itu langsung hancur lebur. Menurut Mochtar, hal ini akibat tipologi masyarakat Indonesia yang cenderung setiap pada pilihannya.

Hal ini terlihat dari perolehan suara partai-partai besar lainnya yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. "Tipologi masyarakat Indonesia relatif setia. Artinya, pilihan mereka sulit berubah," ujar Mochtar.

Dia menambahkan, penurunan dukungan terhadap Partai Demokrat akibat masyarakat yang memberikan dukungannya kepada partai lain karena faktor kekecewaan. Dengan turunnya dukungan kepada Partai Demokrat secara otomatis partai itu juga akan mengalami penurunan peringkat dalam pemilihan umum. "Saya kira antara urutan tiga atau empat," imbuhnya.

http://news.liputan6.com/read/465934/dua-tahun-beraksi-penjambret-ini-bisa-beli-dua-mobil

Kelangkaan Calon Presiden Berkualitas

Munculnya Rhoma Irama sebagai calon presiden semakin menunjukkan bahwa negara kita mengalami krisis kepemimpinan. Ia memang wajah baru sebagai kandidat presiden, tapi Rhoma--seperti juga calon lain yang namanya lebih dulu beredar--bukanlah jawaban atas karut-marut republik ini.

Kehadiran Rhoma tentu berbeda dengan figur lain, seperti Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie atau Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia maju lebih karena popularitasnya di dunia musik, sekalipun pernah pula berkecimpung di partai politik. Banyak yang mencemooh ambisi figur yang pernah menyandang julukan Raja Dangdut ini. Masalahnya, orang tak bisa melarangnya, karena konstitusi menjamin semua warga negara mendapat kesempatan sama untuk dipilih.

Hanya, publik tetap harus diingatkan bahwa Rhoma, yang harum namanya dalam dunia dangdut, bukanlah sosok yang hebat di ranah politik. "Kepemimpinan" dalam dangdut sangatlah berbeda dengan kepemimpinan politik yang tengah dikejarnya. Ia pun bukan tokoh yang dianggap sanggup menyelamatkan negara ini dari wabah korupsi, kesenjangan ekonomi, dan amburadulnya penegakan hukum.

Kemunculan Rhoma itu semakin membuat rakyat frustrasi karena stok calon presiden juga jauh dari harapan. Lihatlah deretan nama seperti Megawati, Aburizal Bakrie, Wiranto, dan Prabowo Subianto. Hampir semuanya wajah lama yang sudah muncul pada era Orde Baru. Ini menggambarkan kegagalan partai politik memproduksi pemimpin baru. Padahal partai politik merupakan pilar rekrutmen pemimpin. Partai pula yang berhak menyodorkan calon presiden dalam pemilihan umum.

Kalaupun ada sedikit harapan, datangnya justru dari "tokoh-tokoh alternatif". Figur seperti Mahfud Md., Jusuf Kalla, Dahlan Iskan, Sri Mulyani, dan Hidayat Nur Wahid dianggap layak sebagai pemimpin. Nama mereka berada pada deretan atas dari hasil survei yang belum lama dilakukan Lembaga Survei Indonesia. Kalla dan Hidayat memang orang partai, tapi sejauh ini belum dielukan oleh kalangan partai sebagai calon presiden atau wakil presiden.

Masalahnya, survei yang melibatkan 223 responden itu digelar terbatas di kalangan elite. Pertanyaan pun seputar pada siapa di antara para tokoh memiliki kemampuan sebagai calon presiden. Ini berarti, hasilnya lebih menggambarkan kualitas dan bukannya elektabilitas calon, kendati di antara figur alternatif itu ada pula yang cukup popular di mata rakyat.

Ketimbang melirik tokoh seperti Rhoma, lebih baik kalangan partai politik mempertimbangkan hasil survei itu. Elite partai tidak perlu pula memelihara keangkuhannya untuk selalu menyodorkan ketua umum mereka sebagai calon presiden. Tidak hanya karena kualitasnya yang pas-pasan, tokoh partai politik juga sama sekali tak menarik bagi masyarakat luas.

Publik sudah lama muak pula dengan perilaku elite partai yang banyak mengajarkan keserakahan dan budaya politik uang kepada anggota, kader, dan masyarakat. Elite partai dengan rendah hati perlu mengakui kesalahan ini, termasuk kelalaian mereka menghadirkan pemimpin yang bermutu.

http://www.tempo.co/read/opiniKT/2012/12/06/1997/Krisis-Calon-Presiden

Muhammadiyah Perangi Liberalisasi

Setelah meraih kemenangan dalam uji materi (judicial review) Undang-Undang (UU) Minyak dan Gas Bumi (migas), Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah seolah memiliki amunisi berlimpah. Kini, ormas Islam terbesar kedua di Indonesia itu berencana menggugat beberapa UU lain ke Mahkamah Konstitusi.

Beberapa UU yang akan digugat adalah UU No 25/2007  tentang Penanaman Modal, UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air, UU No 27/2003 tentang Panas Bumi (Geothermal), UU No 5/1960 tentang  Agraria, dan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta UU No 9/2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba).

Dari sekian banyak UU yang akan digugat, PP Muhammadiyah memilih uji materi UU Minerba lebih dulu ketimbang beleid lain. Mustofa B. Nahrawardaya, Pengurus Majelis Pustaka Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, memperkirakan, gugatan ini akan masuk ke MK paling lambat awal tahun depan.

Alasan Muhammadiyah melakukan "jihad konstitusional" ini, menurut Mustofa, adalah liberalisasi yang kebablasan atas pengelolaan sumber daya alam, termasuk penguasaan pertambangan tanpa batas oleh asing, sekaligus bertentangan dengan UUD 1945. Alhasil, pemanfaatan hasil pertambangan itu jauh dari kata menyejahterakan rakyat. "Perampokan terhadap kekayaan negara ini harus dihentikan lewat uji materi ke MK," ujarnya, Senin (19/11).

Mustofa meyakinkan bahwa tidak ada kepentingan lain di balik uji materi tersebut. Muhammadiyah  ingin membuka mata masyarakat bahwa UU Minerba terlalu liberal dan banyak memberikan peluang pengelolaan bisnis pertambangan kepada asing. Lagi pula, Muktamar ke-46 Muhammadiyah pada Juli 2010, juga mengamanatkan uji materi beberapa UU yang terlalu liberal.

Syaiful Bahri, Wakil Ketua II Majelis Hukum PP Muhammadiyah, belum bersedia memaparkan pasal mana saja  di UU Minerba yang diajukan ke MK. Hanya saja, dia tegaskan akan membawa semua pasal yang memberi keleluasaan kepada asing dan tak berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Ambil contoh, ketentuan soal kontrak karya, pemberian izin, dan pemanfaatan fasilitas umum untuk tambang. Selain itu, ada beberapa pasal yang kini juga tengah diuji materi terkait kewenangan pemberian izin oleh kepala daerah. "Kami sedang merumuskannya," imbuh Syaiful.

Kurtubi, pengamat energi, mendukung langkah Muhammadiyah ini. Ia melihat memang perlu ada pembenahan dalam pengelolaan sumber daya energi di Indonesia. "Yang paling penting untuk diuji materi adalah aturan kontrak karya karena asing yang dominan," tegasnya.

Selama ini, menurut Kurtubi, ada yang salah dalam pengelolaan pertambangan nasional, yakni model pemerintah yang berbisnis alias business-to-government. Model ini hampir sama dengan implementasi UU Migas yang sebagian pasalnya dibatalkan MK dan berujung pada pembubaran BP Migas. "Peluang uji materi UU Minerba ini diterima juga sangat terbuka," ujarnya.

Sutan Bhatoegana, anggota Komisi VI DPR, mempersilakan Muhammadiyah mengajukan uji materi UU Minerba. "Itu hak Muhammadiyah. Ini zaman demokrasi," terangnya.

Tapi, politisi Partai Demokrat ini menampik anggapan UU Minerba condong pada kepentingan asing. lagi pula, banyak pihak terlibat dalam penyusunan dan pembahasan UU Minerba. "Kalau masih ada kekurangan, tugas kita semua memperbaikinya," ujarnya.

Apa pun itu, banjir uji materi UU ini ibarat alarm tentang buruknya proses legislasi.

http://nasional.kontan.co.id/news/muhammadiyah-lawan-liberalisasi/2012/11/20

Sistem Rekrutmen Politik Abal-Abal

Sistem politik di Indonesia nampaknya masih harus memerlukan perbaikan di sejumlah lini salah satunya pola rekrutmen. Kini, semakin banyak calon yang nekat maju ke pemilihan kepala daerah atau bahkan presiden, hanya bermodalkan popularitas semata.

Kasus artis yang ingin maju menjadi pemimpin di daerah dan nasional sialnya ikut disambut sejumlah partai politik di Tanah Air. Entah tulus atau hanya ingin mendompleng popularitas sang calon, parpol seolah-olah serius menjadikan para artis yang bermodalkan popularitas untuk menjadi pemimpin daerah dan nasional.

Jelas sekali politik rekrutmen instan yang dipakai sejumlah partai politik menandakan parpol yang masih belum siap dan menyiapkan para kader berkualitas untuk memimpin di negara ini. Padahal, salah satu fungsi dari partai politik adalah menjaga kesinambungan pergantian pemimpin politik di Tanah Air.

Kalau manajemen parpol di Tanah Air benar-benar dilakukan secara profesional, seharusnya tak perlu lagi menggunakan popularitas para artis untuk mendongkel suara. Rakyat seharusnya disajikan pilihan pemimpin yang mempunyai integritas dan memang sudah matang dalam kancah politik.

Melihat pemilihan kepala daerah di Jawa Barat yang penuh dengan calon berlatarbelakang artis, menjadi partanda bahwa pola kaderisasi dan pendidikan di parpol yang tidak berjalan. Figur, popularitas masih menjadi standar seseorang untuk bisa atau tidak dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah. Ironi memang.

Kalau sistem kaderisasi dan rekrutmen yang serba instan itu terus disuguhkan, tak heran kalau Indonesia akan sulit menjadi bangsa yang berkarakter.

http://suar.okezone.com/read/2012/11/13/59/717828/sistem-rekrutmen-politik-abal-abal

Pahlawan Pemberantas Korupsi

PERTEMPURAN hebat di Surabaya pada 10 November 1945 semestinya tak hanya menjadi kenangan sejarah semata. Semangat arek-arek Surabaya dengan gelora sura ing bhaya (keberanian menghadapi bahaya) dalam perjuangan revolusi mengusir penjajah hendaknya diteladani oleh bangsa Indonesia saat ini, khususnya kaum muda, dalam melawan bentuk penjajahan kontemporer.

Williah H. Frederick dalam Pandangan dan Gejolak: Masyarakat Kota dan Lahirnya Revolusi Indonesia (Surabaya 1926-1946) menggambarkan betapa perang yang “berlangsung selama tiga minggu secara mengerikan” itu membuat Surabaya “diluluhlantakkan oleh peluru meriam yang dilancarkan terus-menerus dari kapal-kapal perang yang ditempatkan di utara dan timur”.

Dan “dalam tiga hari pertama saja, lebih dari 500 bom dijatuhkan” sehingga menimbulkan “kerusakan luar biasa” berupa “lubang-lubang besar di wilayah perdagangan serta pemukiman”. Namun dengan penuh semangat, “pasukan Indonesia berusaha manahan gerak maju pasukan Sekutu ke dalam kota dengan cara membakar seluruh wilayah perkampungan” (Frederick, 1989: 355).

Para pahlawan yang berjuang dalam pertempuran tersebut rela mengorbankan nyawanya, serta tempat tinggalnya yang dirasa lebih baik dibakar daripada digunakan penjajah untuk keperluan mereka. Selain pengorbanan dan keberanian, para pahlawan juga ikhlas: tak butuh pengakuan sebagai pahlawan. Banyak dari mereka yang di batu nisan makamnya hanya tertulis: “Tak Dikenal”. Banyak dari mereka yang namanya tak dikenali, namun jasanya begitu besar. Andai semangat juang seperti itu dihayati dan ditiru dalam perang melawan korupsi, tentu koruptor akan gentar!

Sebelum peringatan Hari Pahlawan Nasional, kita juga baru memperingati Hari Sumpah Pemuda. Lalu, semangat apa yang bisa dihasilkan dari peleburan penghayatan terhadap dua momen sejarah itu untuk menyongsong peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang diperingati pada 9 Desember?

Tiga momen penting ini –Hari Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan Nasional, Hari Antikorupsi– hendaknya bisa melahirkan sebuah gelora: semangat kepahlawanan kaum muda dalam memberantas korupsi tanpa ampun!
   
Jika Belanda dan Jepang menjajah dengan merampas sumber daya alam Indonesia dan menyiksa warga pribumi, maka para koruptor menjajah dengan merampok duit negara yang seharusnya dipakai untuk kepentingan bangsa. Korupsi memang tampaknya tak mengerikan seperti perang dengan ledakan-ledakan bom. Tetapi, perlahan, dampaknya akan membangkrutkan negara. Negara yang dikuasai dan dikendalikan oleh orang-orang yang mengalami kebangkrutan moral, cepat atau lambat, akan rusak.
   
Masalahnya, kebangkrutan moral itu tak hanya menjangkiti kaum tua, tapi merambah pula pada perilaku kaum muda. Tak ada jaminan bahwa kaum muda tak akan korupsi. Contohnya korupsi yang dilakukan Muhammad Nazaruddin, seorang anak muda yang karier politiknya sudah hancur.

Sebab korupsi tak mengenal usia, maka pemberantasannya tak mengenal usia juga. Jika mereka yang berusia tua dan muda sama-sama punya kemungkinan untuk melakukan praktik korupsi, maka pemberantasannya pun harus turut melibatkan siapa saja yang benci korupsi, tak perlu mempertimbangkan usia.
   
Namun kaum muda punya posisi yang paling menentukan. Korupsi tetap akan langgeng di negeri ini kalau generasi penerus (baca: kaum muda) tak punya kemauan dan semangat memberantas korupsi. Korupsi tetap akan terus ada ketika koruptor yang ada saat ini mati dan digantikan oleh koruptor generasi baru. Berbahaya jika mati satu koruptor, tumbuh seribu koruptor lainnya.

Sebaliknya, jika kaum muda –sebagai pengganti kaum tua yang akan masuk kubur– menganggap korupsi adalah kegemaran kotor kaum tua yang tak boleh ditiru, semangat seperti itu akan membawa dampak positif terhadap pemberantasan korupsi. Bayangkan bila suatu saat nanti, di bawah kepemimpinan kaum muda, korupsi di Negara ini menghilang tanpa harus diberantas, tetapi karena memang tak ada lagi yang mau korupsi. Indah rasanya.
   
Ini memang khayalan. Korupsi tetap akan ada selama manusia hidup. Sebab ketamakan, kejahatan atau kebusukan laku merupakan hal yang memang melekat pada (tidak semua) manusia, maka korupsi akan tetap ada. Membendungnya tentu harus dengan menumbuhkan daya proteksi diri. Selain melalui pemberantasan yang dilakukan dengan semangat luar biasa, melawan korupsi juga bisa dengan mencegah diri untuk tak terlibat dalam kejahatan luar biasa itu.
   
Membangun sistem yang kuat untuk menyumbat korupsi memang perlu. Tetapi tanpa mengubah perilaku korup para penyelenggara negara, sistem itu akan dibobol. Kalau demikian adanya, salah satu kesimpulan yang bisa didapati adalah: korupsi dijalankan oleh orang-orang berwawasan, yang berintelektual. Mereka cerdas, tetapi menderita kebangkrutan moral sehingga kecerdasannya digunakan bukan untuk kebajikan, tetapi untuk kejahatan.

Dalam hal ini, pendekatan kelembagaan dan perilaku harus sama-sama dikedepankan dalam memberantas korupsi. Jika perilaku penyelenggara negara tak korup, sementara sistem yang ada memiliki celah, maka korupsi bisa terjadi. Korupsi tidak hanya terjadi karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan.

Korupsi sama berbahayanya dengan ledakan 500 bom. Bahkan bias lebih berbahaya. Tetapi efeknya memang tak langsung: negara akan hancur perlahan-lahan. Sebagai penjajah, koruptor memang tak membawa senapan. Senjata andalan mereka adalah fulus. Senjata itu digunakan untuk melumpuhkan iman penegak hukum. Penegak hukum yang mudah tergoda rayuan koruptor akan melanggar sumpahnya. Koruptor menyuap untuk menyelamatkan diri. Mereka menyuap hakim agar bias bebas dari dakwaan.

Oleh karena itu, semangat mencegah dan memberantas korupsi ada baiknya dibangun dengan menghayati semangat juang para pahlawan pengusir penjajah. Ketika koruptor semakin bertambah jumlahnya, maka pahlawan antikorupsi harus dicetak sebanyak mungkin: bisa melalui sekolah, institusi agama, peruguran tinggi, atau keluarga.
Pahlawan antikorupsi bukan pimpinan atau anggota KPK semata. Tetapi siapa saja yang menjadikan korupsi sebagai musuh, dan punya keinginan kuat untuk mencegah dan memberantasnya, bias disebut pahlawan pemberantas korupsi. Mereka bisa jadi adalah tukang becak, tukang bangunan, murid sekolah dasar, nelayan, penyanyi dangdut, tukang pangkas rambut, dan sebagainya.
   
Pahlawan pemberantas korupsi adalah mereka yang mampu mencegah diri untuk tak korupsi. Mereka juga adalah orang-orang yang sura ing bhaya dalam memberantas korupsi. Bahaya itu misalnya adalah difitnah, dikriminalisasi, bahkan dibunuh koruptor.

Penjajahan korupsi yang semakin merajalela harus diperangi dengan mencetak pahlawan-pahlawan muda yang siap menghadapi risiko besar dari serangan koruptor!

Bisma Yadhi Putra
Anggota Bidang Kajian Politik pada Sekolah Demokrasi Aceh Utara

http://suar.okezone.com/read/2012/11/14/58/718224/pahlawan-pemberantas-korupsi

Verifikasi Partai Baru

Komisi Pemilihan Umum (KPU) semestinya mengikuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu agar 12 partai yang gagal dalam seleksi administrasi dinyatakan lolos. Keputusan KPU bahwa 12 partai itu tidak lolos terbukti diwarnai pelanggaran dan ketidaktransparanan. Salah satunya, proses pengumuman hasil verifikasi mundur dari jadwal. Dengan mengikuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu, KPU akan terhindar dari tuduhan telah bertindak tidak adil terhadap partai calon peserta pemilu.

Rekomendasi itu turun setelah 12 partai yang dinyatakan tidak lolos mengadu ke Badan Pengawas Pemilu. Mereka menuding KPU tidak jujur dalam verifikasi administrasi tahap kedua. Akibatnya, mereka dan enam partai lain gagal maju ke tahap berikutnya. KPU dituding tidak transparan, melanggar sendiri aturan yang dibuat dengan menunda pengumuman hasil verifikasi hingga tiga hari, dari 25 Oktober menjadi 28 Oktober.

Sebenarnya urusan verifikasi sudah diatur dengan jelas. Agar bisa ikut pemilihan, partai disyaratkan memiliki pengurus daerah di semua provinsi, pengurus cabang di sedikitnya 75 persen kabupaten/kota di sebuah provinsi, memiliki pengurus wanita setidaknya 30 persen, dan punya anggota minimal 1.000 orang di setiap cabang. Syarat ini ditetapkan agar partai-partai peserta pemilu terbukti layak dan memiliki konstituen.

Persyaratan-persyaratan itulah yang diperiksa. Pada tahap awal, yang berlaku adalah pemeriksaan administratif dan berlanjut ke verifikasi faktual. Semestinya, pada tahap ini pemeriksaan tak sulit dilakukan karena hanya mencocokkan kelayakan dokumen. Jika pemeriksaan dilakukan dengan benar dan transparan, partai yang diperiksa pun tak punya alasan untuk mempersoalkannya.

Akan menjadi masalah jika KPU dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses seleksi ternyata tidak berlaku sebagai wasit yang netral. Inilah yang antara lain dituduhkan kepada KPU. Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), salah satu partai yang gagal, menuding KPU sengaja menghilangkan dokumen kelengkapan untuk Dewan Pimpinan Wilayah Aceh Sigli. Akibatnya, mereka gagal dalam seleksi. Kecurigaan ini semestinya dijawab oleh KPU dengan gamblang.

Kebijakan massa yang mengambang pada zaman Orde Baru telah menjauhkan partai politik dari masyarakat. Partai-kecuali Golkar-tak boleh memiliki pengurus di tingkat kecamatan ke bawah. Ini membuat banyak orang Indonesia buta politik, bahkan anti-politik. Maka, jika sekarang partai baru bermunculan dan berusaha sekuat tenaga memenuhi syarat untuk ikut pemilu, kita seharusnya gembira. Partai baru setidaknya membawa dua pesan: partai yang ada belum baik betul, atau ada aspirasi yang belum terserap.

Hingga batas tertentu, bertambahnya jumlah partai akan meningkatkan partisipasi politik. Rakyat punya lebih banyak pilihan. Rakyat dengan mudah memilih mana partai dan anggota Dewan yang memang mewakili mereka. Sebaliknya, rakyat pun akan dengan mudah mencampakkan partai atau anggota Dewan yang terbukti tidak memenuhi harapan pendukungnya.

Dengan logika itu, proses verifikasi semestinya tidak menjadi peluang untuk menjegal munculnya partai baru. Bahkan, KPU seharusnya membantu partai-partai agar bisa memenuhi persyaratan. Biarlah kelak, saat tiba waktunya pemilihan umum, para pemilih memutuskan partai mana yang layak didukung dan mana yang tidak. Kalau memang partai itu tidak layak, dengan sendirinya mereka akan tersingkir karena tak memenuhi batas minimal suara pemilih yang disyaratkan.

http://www.tempo.co/read/opiniKT/2012/11/07/1973/Verifikasi-Partai-Baru

Kunci Kemenangan Obama

Barack Obama berhasil mengalahkan kandidat Partai Republik, Mitt Romney, dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, Selasa 6 November 2012 waktu setempat. Kunci kemenangan Obama adalah menguasai negara-negara bagian yang memiliki suara elektoral (electoral vote) besar dan menggarap basis kubu Republik.

Obama mengumpulkan 303 suara elektoral. Adapun Romney mengumpulkan 206 suara. Satu negara bagian yang belum mengumumkan hasil akhir adalah Florida. Namun 29 suara di wilayah ini tidak lagi mempengaruhi hasil akhir.

Yang mengejutkan adalah Obama mampu menang di Michigan, yang memiliki 18 suara elektoral. Kemenangan ini menjadi tamparan bagi Romney karena daerah tersebut adalah daerah kelahirannya. Romney senior pernah menjadi gubernur di sini. Obama juga tercatat menang di Massachusetts dan meraih 11 suara elektoral, negara bagian yang pernah dipimpin Romney sebagai gubernur pada periode 2003-2007.

Phillips J. Vermonte, peneliti divisi hubungan internasional dari Center for International Studies (CSIS), mengatakan kunci utama kemenangan Obama adalah menguasai wilayah dengan jumlah suara elektoral besar, “Misalnya Negara Bagian California, yang memiliki 55 electoral vote, dan New York dengan 39,” kata dia di Jakarta Rabu 7 November 2012.

Obama juga tak tertandingi di beberapa wilayah dengan jumlah suara elektoral besar, seperti New Jersey dengan 14 suara elektoral, Pennsylvania dengan 20, dan Wisconsin 10.

Pemilu Amerika memang berbeda dengan pemilu Indonesia. Penduduk memang memilih presiden secara langsung. Kandidat yang menang di sebuah negara bagian akan mengantongi semua suara elektoral di negara itu. Prinsipnya, the winner takes all. Pemenang mengambil semua. Misalnya di New York punya 39 suara elektoral, California punya 59 suara elektoral. Bila di negara bagian itu suara dimenangi Obama, maka dia mengambil semua suara elektoral. Kandidat dinyatakan menang bila mengantongi lebih dari 270 suara elektoral.

Kunci lain adalah menguasai swing state. Jika beberapa negara bagian menyatakan sebagai pendukung salah satu kandidat, maka swing state ini tidak memiliki pilihan tetap atau bisa disebut dengan pemilik suara mengambang. Trio swing state, seperti Ohio (18), Virginia (13), dan Wisconsin (10), dapat dikuasai Obama. Dalam pemilu kali ini, tim kampanye Obama bekerja luar biasa. Mereka mengklaim, untuk setiap 2,5 orang di Amerika, pasti ada satu orang yang pernah ditemui tim kampanye Obama.

http://www.tempo.co/read/news/2012/11/08/115440447/Apa-Kunci-Kemenangan-Obama

Media Sosial Ubah Peta Sumber Berita Pemilu

Media sosial telah menggantikan sumber-sumber berita tradisional sebagai metode penyampaian pilihan dan informasi untuk generasi pemilih baru.

Komputer dan peranti bergerak (mobile device) mentransformasi kecepatan dan medium tempat para pemilih di Amerika Serikat mendapatkan informasi mengenai para kandidat.

Media sosial seperti Twitter dan Facebook secara mantap menggantikan sumber-sumber tradisional sebagai metode penyampaian pilihan untuk sebuah generasi pemilih baru.

Menjelang pemilihan umum tahun ini, mahasiswa Center College Kelly Bolton, yang sedang berada di kampus pada debat calon wakil presiden minggu lalu, mendapatkan kabar terbaru mengenai politik tidak dari televisi atau sumber berita tradisional lainnya, namun secara instan lewat telepon.

“Kita mengetahui apa yang terjadi saat peristiwa itu terjadi. Dan sangat menyenangkan pada saat musim politik seperti sekarang ini karena Anda ingin tahu hasil survei, atau jika Romney mengatakan sesuatu atau Obama mengatakan sesuatu,” ujar Bolton.

Informasi tersebut disampaikan lewat teleponnya melalui situs-situs sosial media seperti Facebook dan Twitter, yang meningkat popularitasnya seiring peningkatan jumlah orang Amerika yang memiliki peranti bergerak.

Selama debat pertama antara Presiden Barack Obama dan penantang dari Partai Republik Mitt Romney, Pusat Riset Pew menyatakan bahwa satu diantara 10 orang Amerika menonton debat sambil mengikuti berita mengenainya di komputer atau peranti bergerak mereka.

“Kami berkumpul sambil menonton televisi. Namun semua orang juga memegang teleponnya karena jika Mitt Romney mengatakan sesuatu, dan kami pengikut Partai Republik menyukainya, kami ingin menuliskannya di Twitter,” ujar Bolton.

“Twitter telah melipatgandakan jumlah pembicaraan seputar pemilu,” ujar Adam Sharp dari Twitter. Ia mengatakan lalu lintas di situs media sosial tersebut melonjak dari 1.000 kicauan per menit menjadi 100.000 kicauan (tweet) per menit selama debat-debat berlangsung.

Dengan membuat grafik lalu lintas di Twitter, ia dapat menggambarkan bagaimana debat dimainkan kepada publik Amerika secara instan.

“Satu atau dua generasi yang lalu, kita mungkin harus menunggu koran esok pagi untuk mengetahui apa yang terjadi pagi ini pada kegiatan kampanye. Sekarang, kita dapat mengikuti apa yang terjadi saat hal itu terjadi lewat Twitter dan lebih dekat dengan para kandidat dan peristiwa pada waktu yang sama,” ujar Sharp.

Merle Hansen, seorang pensiunan berusia 70 tahun, telah menonton debat calon presiden sejak 1960. Ia masih lebih suka mendapat informasi dari surat kabar dan tidak berencana untuk membuka akun Twitter.

“Jika Anda ingin berbicara dengan saya, telepon saja. Saya akan dengan senang hati berbicara dengan Anda. Tapi saya tidak suka mengirim teks atau sejenisnya,” ujar Hansen.

Sentimen seperti itu dapat dimengerti oleh Kenyon Cook, seorang mahasiswa.

“Saya kira jauh lebih mudah bagi anak muda untuk mengaksesnya karena mereka mengerti teknologi,” ujar Cook.

“Jika Anda bertanya pada orangtua saya, mereka akan mengatakan tidak tahu apa itu iPhone, Twitter dan bagaimana mengakses Facebook,” ujar Bolton.

Namun hal itupun sudah berubah. Bolton mengatakan ayahnya telah membuka akun Facebook, bergabung dengan sekitar satu miliar orang di planet ini yang memiliki akun di media sosial tersebut, termasuk Mitt Romney dan Presiden Obama.

Pemilihan umum kali ini dapat menjadi ujian bagaimana cara menyampaikan berita seperti ini akan mempengaruhi hasilnya. 

http://www.voaindonesia.com/content/media-sosial-ubah-peta-sumber-berita-pemilu/1527240.html

Negara Galau Karena Presiden

Republik Indonesia mengalami kegalauan. Setidaknya itulah gambaran negara kita menurut Bambang Soesatyo yang meluncurkan buku "Republik Galau" di kantor YLBHI, Jakarta, Minggu (21/10/2012).

Politikus Golkar ini mengaku memiliki tradisi menulis buku. Sejak menjadi anggota DPR, Bambang mengatakan setiap tahun ia mewajibkan diri untuk menulis reportase berdasarkan pengamatan dari berbagai kejadian yang berlangsung di Indonesia.

Anggota Komisi III ini mengingatkan bahwa pada pertengahan tahun 2012 terbit publikasi Indeks Negara gagal, yang menempatkan Indonesia berada di posisi ke-63 dari 177 negara di dunia. Dari peringkat tersebut Indonesia lalu berada dalam posisi hati-hati (warning).

"Buku ini merupakan bentuk kegelisahan. Gelisah ketika ingin berupaya memberikan sesuatu kepada bangsa dan masyarakat di satu sisi, seiring kian menguatnya kesadaran bahwa semua yang saya berikan harus melalui proses memamah biak pemikiran," kata Bambang.

Bambang mengaku melihat kegalauan dari semua peristiwa yang terjadi di Indonesia. Ia menilai tidak ada kehadiran pemimpin di Indonesia. "Semua persoalan diselesaikan dengan persoalan-persoalan baru. Selesai persoalan baru, muncul persoalan baru, begitu seterusnya," katanya.

Akhirnya, Bambang menduga bahwa ada manajemen menyelesaikan persoalan dengan memunculkan persoalan baru. Ketika ditanyakan mengapa kegalauan itu akibat kesalahan presiden, Bambang menegaskan Indonesia dipimpin oleh satu orang.

"Bukan beragam orang. Sehingga yang bertanggungjawab adalah pimpinan kita itu. Dan persoalan besar adalah masalah kepemimpinan. Jadi sekali lagi, buku ini hanya mengingatkan pemimpin kita untuk melakukan perubahan-perubahan spektakuler dalam memimpin negara ini," ungkapnya.

Ia pun mencontohkan kasus adalah pembiaran keributan antara KPK dengan Kepolisian. Baru kemudian Presiden SBY turun tangan setelah carut-marut.

Ketika hendak meluncurkan buku tersebut, Bambang mengakui adanya keberatan dari Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Namun setelah mendapatkan penjelasan Bambang, Ical pun luluh.

"Setelah saya menyatakan bahwa ini pemikiran pribadi dan saya sebagai anggota DPR, kemudian beliau mempersilahkan," tuturnya.

Bambang mengatakan tujuan dari "Republik Galau" mewakili publik yang galau. Ia pun menceritakan dua buku sebelumnya yang ia tulis juga mewakili kegelisahan rakyat.

"Buku pertama saya adalah, berjudul Skandal Gila Bank Century, buku kedua bertepatan dua tahun periode SBY-Boediono judulnya Perang-Perangan Melawan Korupsi, dan sekarang tiga tahun periode SBY-Boediono saya mengelurakan buku Republik Galau. Dan itu mewakili perasaan kita semua," tukasnya. 

http://www.tribunnews.com/2012/10/21/negara-galau-karena-presiden

Makam Yasser Arafat akan Dibongkar

Tim penyelidik Prancis yang melakukan investigasi kematian mantan pemimpin Palestina, Yasser Arafat, dijadwalkan tiba di Ramallah, Tepi Barat, pada 26 November untuk menggali makamnya.

Tim akan diperkuat oleh sejumlah ahli dari Institut Radiasi Fisika, Universitas Lausanne, Swiss. Para ahli Swiss adalah orang-orang yang menemukan polonium radioaktif tingkat tinggi di barang-barang Arafat.

"Untuk menggali jenazah Arafat dan mengambil spesimen untuk keperluan analisis mungkin akan memerlukan waktu beberapa minggu atau satu bulan," kata seorang sumber Palestina seperti dikutip kantor berita AFP.

Sumber yang tidak mau disebutkan namanya itu menambahkan bahwa Otoritas Palestina akan menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian Yasser Arafat.

Teori kematian

Proses penyelidikan pembunuhan yang dilakukan di Prancis sekarang masih pada tahap awal dan keputusan akan diambil untuk dilanjutkan atau dihentikan berdasarkan bukti-bukti yang didapat.

Sejumlah pakar Swiss mengatakan kadar polonium yang ditemukan di barang-barang pribadi Arafat adalah 10 kali lebih tinggi dibanding kadar pembanding, dan tidak mungkin berasal dari sumber-sumber alamiah.

Polonium adalah bahan yang sangat beracun dan jarang ditemukan di luar lingkungan militer dan ilmu pengetahuan.

Penyelidik telah menanyai janda Arafat, Suha, yang mengklaim bahwa pemimpin veteran Palestina itu mungkin diracuni. Suha, yang tinggal di Malta, sudah bertemu dengan tim penyelidik di Nanterre, pinggiran kota Paris.

Di Nanterre keluarga Arafat menempuh langkah hukum menyusul berbagai laporan tentang dugaan bahwa Arafat mungkin diracuni.

Mantan pemimpin Palestina meninggal dunia di rumah sakit militer tidak jauh dari kota Paris, Prancis, pada November 2004. Berdasarkan catatan medis, Arafat mengalami stroke akibat kelainan darah.

Tetapi banyak warga Palestina percaya pada teori bahwa Arafat diracuni oleh Israel.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/10/121017_arafat_death.shtml

Upaya-Upaya Pelemahan KPK

Indonesia Masih Utang Pada Korban 65

Guru besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Romo Frans Magnis Suseno prihatin atas pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto yang mengatakan, pemerintah menolak meminta maaf korban pelanggaran HAM berat 1965-1966. Pernyataan Djoko tersebut membuktikan pemerintah masih melihat sejarah Indonesia sesuai jalur indoktrinasi orde baru.

"Indonesia masih berhutang pada korban pelanggaran HAM berat 1965. Pembunuhan atau yang disebut pembersihan PKI tidak bisa dibenarkan meskipun secara ideologis saya paling menentang komunisme. Tapi sejarah tetap harus diluruskan," kata Franz Magnis dalam konferensi pers di kantor Kontras, Jakarta, Jumat (5/10/2012).

Romo Magnis menilai, utang Indonesia terhadap korban 65 ada pada pelurusan sejarah. Sebab, ketiadaan pelurusan sejarah membuktikan pemerintah tidak serius melunasi utang pada korban pelanggaran HAM berat 1965.

Romo, yang juga merupakan saksi sejarah menegaskan, korban dari upaya pembersihan PKI adalah rakyat biasa yang tidak tahu ajaran Karl Marx, Frederich Engels dan Lenin, mahaguru Komunisme. "Ada korban yang dibunuh sebanyak setengah juta orang pasca G-30/S. Tidak ada alasan apapun membenarkan aksi pembunuhan itu, apalagi yang dapat stigma PKI langsung dituduh terlibat peristiwa tersebut.

Ia menjelaskan, korban meninggal akibat pembersihan PKI di seluruh Indonesia masih simpang siur. Sebab, keterangan dari para komandan pembersihan komunis saling bertolak belakang. Ia mengungkapkan, menurut keterangan Komandan Pasukan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie Wibowo yang memimpin langsung pembersihan PKI, disebutkan tiga juta tertuduh komunis dapat ditumpas.

Sementara itu, keterangan yang didapatkannya dari Panglima Kopkamtib Laksamana Sudomo menyebutkan, sekitar 1,9 juta orang ditangkap, dan setengahnya dieksekusi mati. "Selain itu, aktor utama pelanggaran HAM berat 1965-1966 harus diadili oleh pemerintah dalam pengadilan ad hoc. Hal tersebut dapat menjadi pelajaran berharga bagi generasi mendatang dan utang Indonesia pada korban 65 dapat dikatakan hampir lunas," pungkasnya.

http://www.tribunnews.com/2012/10/06/indonesia-masih-utang-pada-korban-65