Budaya Malu Pejabat
Budaya Malu Pejabat
Tidak seperti Jepang, para pejabat di Indonesia hingga kini belum ada yang mencontohkan diri mundur karena merasa gagal atau diduga terjerat kasus korupsi. Kamikaze bagi orang Jepang adalah kehormatan bagi para elite politik yang merasa dirinya gagal memimpin suatu departemen.
Namun, hal itu jauh jika melihat apa yang terjadi di Tanah Air. Budaya mundur di negeri ini dirasakan masih tabu. Mundur sama dengan lari dari tanggung jawab atau justru merasa bersalah. Pengamat Politik Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, sebenarnya budaya mengundurkan diri bisa dilihat dari sisi positif dan negatif.
Kalau kita lihat yang terjadi di Jepang dan negara Eropa, mengundurkan diri itu dilihat hal yang positif. Mereka merasa tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas.
Sementara kata Yunarto, budaya politik di Indonesia, pengunduran diri belum menjadi kebiasaan. Sebenarnya budaya politik Indonesia belum menjadi kebiasaan, ini bicara budaya malu dan etika politik. Biasanya pejabat negeri ini lebih memilih pemecatan dibandingkan pengunduran diri.
Sementara itu, pengamat Politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, seorang pejabat negara yang diduga terlibat kasus hukum sudah sepatutnya mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu kata Zuhro, merupakan budaya yang seharusnya digerakkan, yakni budaya malu dengan mundur bila terlibat kasus hukum.
Para pejabat di negeri ini terlalu pede atau bahasa sekarangnya terlalu narsis dengan kemampuan dirinya dalam mengatasi suatu masalah. Meski agak kasar kalau dibilang sudah tidak punya malu, tapi faktanya, memang banyak para pejabat, jangankan yang diduga terlibat kasus hukum, yang sudah terpidana pun, masih bisa tersenyum lebar bahkan diambil sumpahnya untuk memimpin suatu wilayah.
Kalau dalam kehidupan sehari-hari ada satu golongan yang memang tidak punya malu, yakni orang sakit jiwa alias gila. Tapi, yakin kalau pejabat negeri ini tidak masuk dalam golongan itu meski sama-sama tidak punya malu. Atau malah orang-orang seperti itu yang lebih dihormati kalau memang negara ini sudah "sakit jiwa".
Namun, hal itu jauh jika melihat apa yang terjadi di Tanah Air. Budaya mundur di negeri ini dirasakan masih tabu. Mundur sama dengan lari dari tanggung jawab atau justru merasa bersalah. Pengamat Politik Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, sebenarnya budaya mengundurkan diri bisa dilihat dari sisi positif dan negatif.
Kalau kita lihat yang terjadi di Jepang dan negara Eropa, mengundurkan diri itu dilihat hal yang positif. Mereka merasa tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas.
Sementara kata Yunarto, budaya politik di Indonesia, pengunduran diri belum menjadi kebiasaan. Sebenarnya budaya politik Indonesia belum menjadi kebiasaan, ini bicara budaya malu dan etika politik. Biasanya pejabat negeri ini lebih memilih pemecatan dibandingkan pengunduran diri.
Sementara itu, pengamat Politik LIPI Siti Zuhro mengatakan, seorang pejabat negara yang diduga terlibat kasus hukum sudah sepatutnya mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu kata Zuhro, merupakan budaya yang seharusnya digerakkan, yakni budaya malu dengan mundur bila terlibat kasus hukum.
Para pejabat di negeri ini terlalu pede atau bahasa sekarangnya terlalu narsis dengan kemampuan dirinya dalam mengatasi suatu masalah. Meski agak kasar kalau dibilang sudah tidak punya malu, tapi faktanya, memang banyak para pejabat, jangankan yang diduga terlibat kasus hukum, yang sudah terpidana pun, masih bisa tersenyum lebar bahkan diambil sumpahnya untuk memimpin suatu wilayah.
Kalau dalam kehidupan sehari-hari ada satu golongan yang memang tidak punya malu, yakni orang sakit jiwa alias gila. Tapi, yakin kalau pejabat negeri ini tidak masuk dalam golongan itu meski sama-sama tidak punya malu. Atau malah orang-orang seperti itu yang lebih dihormati kalau memang negara ini sudah "sakit jiwa".
Ahmad Dani
http://suar.okezone.com/read/2012/06/01/59/639703/budaya-malu-pejabat-negeri
0 komentar:
Posting Komentar